Dalam beberapa tahun terakhir, influencer di media sosial telah menjadi salah satu cara rajamahjong login utama bagi merek skincare dan kosmetik untuk mempromosikan produk mereka. Namun, banyaknya klaim yang tidak selalu berdasarkan bukti ilmiah atau standar keamanan yang jelas membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia merasa perlu untuk mengatur ulang praktik ini. BPOM kini telah mengeluarkan aturan baru yang bertujuan untuk memperketat cara influencer melakukan review produk skincare dan kosmetik.

Peran BPOM dalam Pengawasan Produk Kosmetik dan Skincare

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan peredaran obat bonus new member dan makanan, BPOM memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk kosmetik dan skincare yang beredar di pasar aman dan sesuai dengan regulasi. Produk kosmetik harus memenuhi standar kualitas dan keamanan sebelum dapat dijual kepada konsumen. Begitu pula, klaim yang dibuat oleh para influencer mengenai produk tersebut harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembatasan Terhadap Klaim yang Tidak Tepat

Salah satu aturan yang diterapkan BPOM adalah pembatasan terhadap klaim yang tidak didukung oleh bukti ilmiah yang sah. Influencer yang mereview produk kosmetik atau skincare kini dilarang keras untuk membuat klaim yang menyebutkan manfaat produk tanpa adanya bukti yang jelas. Misalnya, klaim yang mengatakan bahwa suatu produk bisa menghilangkan jerawat secara instan atau mengatasi penuaan secara ajaib tanpa dasar penelitian yang valid dapat dikenakan sanksi.

BPOM menekankan bahwa influencer harus memastikan bahwa setiap klaim yang mereka buat sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh BPOM dan tercantum dalam label produk. Hal ini untuk mencegah informasi yang bisa menyesatkan konsumen dan berpotensi merugikan mereka.

Kewajiban Memberikan Informasi yang Jelas dan Transparan

Selain itu, BPOM juga mengharuskan influencer untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk yang mereka review. Influencer wajib mengungkapkan apakah mereka dibayar atau menerima produk gratis dari merek tersebut. Hal ini untuk menjaga transparansi dan menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas ulasan.

Jika influencer tidak menyebutkan afiliasi mereka dengan merek yang mereka ulas, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran. BPOM mengharapkan agar para influencer mematuhi kode etik yang berlaku, dengan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan keamanan dan kesejahteraan konsumen.

Peningkatan Pengawasan dan Sanksi

BPOM juga akan meningkatkan pengawasan terhadap para influencer yang mengulas produk-produk kosmetik dan skincare. Pengawasan ini dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap konten yang dipublikasikan di platform media sosial. Influencer yang melanggar aturan ini bisa dikenakan sanksi yang cukup berat, mulai dari peringatan hingga denda, tergantung pada tingkat pelanggarannya.

Kesimpulan

Aturan yang diterapkan BPOM terkait influencer dalam mereview produk skincare dan kosmetik bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang akurat, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Influencer diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memberikan ulasan, dengan selalu mengutamakan kebenaran dan transparansi. Dengan aturan yang lebih ketat ini, diharapkan para konsumen dapat terhindar dari klaim palsu dan produk yang tidak aman bagi kesehatan.